Konawe Utara, Rakyatpostonline.Com – Berdasarkan data dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Kabupaten Konawe Utara (Konut), masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konut dibawah kepemimpinan bupati Ruksamin dan Wakilnya, Abuhaera, kini kembali menggenjot upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ruksamin kemudian memimpin rapat koordinasi strategi kebijakan, demi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran, dilaksanakan di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Konut, Senin (6/2/2023).
Selain Ruksamin, hadir dalam rapat, Wakil Bupati (Wabup), H. Abuhaera, Sekretaris Daerah (Sekda), M. Kasim Pagala, asisten, staf ahli, serta para Kepala OPD Pemkab Konut.
Dijelaskan Ruksamin dalam forum, ia bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), gencar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait masalah kemiskinan ekstrem.
Hasilnya, Pemkab Konut mendapatkan data yang menjadi acuan pemerintah pusat, terkait angka kemiskinan di Bumi Oheo. Olehnya itu, rapat ini digelar untuk kembali mensinkronkan data, serta menentukan langkah kebijakan strategis dalam menangani masalah kemiskinan, kesehatan, dan pemberian bantuan kepada masyarakat.
Kata dia, ketersediaan data dari pusat ini sangat penting agar Pemkab Konut dapat dapat menentukan langkah pengentasan kemiskinan ekstrem di Bumi Oheo.
“Dari data ini saya tidak mau lagi ada masyarakat yang sudah mendapatkan salah satu bantuan pemerintah, tetapi masih juga mendaatkan bantuannya yang lainnya.” tegas Ruksamin.
Bupati Konut dua periode ini mengatakan, Pemkab Konut telah menyiapkan beberapa langkah strategis dalam menangani masalah kemiskinan, diantaranya sebagai berikut:
1. Program Pengeluaran Beban Masyarakat
*Dinas Sosial menangani Program Keluarga Harapan (PKH), program sembako, program rehabilitasi sosial.
*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menangani Program Indonesia Pintar, program pemberian beasiswa.
*Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menangani program Bantuan Langsung Tunai Desa.
*Dinas Kesehatan menangani program Bantuan Jaminan Kesehatan.
2. Program Peningkatan Pendapatan Masyarakat
*Dinas Sosial menangani program bantuan kewirausahaan sosial.
*Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan menangani program pelaihan tenagakerja mandiri.
*Dinas Koperasi dan UMKM menangani program bantuan permodalan bagi pelaku usaha yang terdampak bencana, program bantuan modal usaha kepada wirausaha, program peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, program produktif untuk usaha mikro.
*Dinas Kelautan dan Perikanan menangani program bantuan kepada nelayan dan pembudidaya, program pembenihan ikan.
*Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menangani program pendidikan dan pelatihan (pembinaan, kursus dan pelatihan).
*Dinas Pertanian menangani program bantuan pupuk.
*Dinas Ketahanan Pangan menangani program bantuan bibit.
*Dinas Perindustrian dan Perdagangan menangani program penumbuhan dan pengembangan industri kecil / menengah, program pelatihan vokasi industri.
*Dinas Lingkungan Hidup menangani program perhutanan sosial.
3. Program Penurunan Kantong-kantong Kemiskinan
*Dinas PU menangani program sanitasi berbasis masyarakat, program sistem penyediaan air minum.
*Dinas Perumahan dan Pemukiman menangani program bantuan stimulan perumahan swadaya.
*Dinas Sosial menangani program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RS-Rutilahu).
Menindaklanjuti program ini, berdasarkan data yang telah dimiliki, Ruksamin memerintahkan kepada jajarannya untuk turun langsung kepada masyarakat, dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem ini.
”Sebentar selesai rapat saya bagikan data ini untuk tiap-tiap dinas. Dinas Perumahan ini tugas anda bagaimana agar masyarakat bisa punya rumah. Untuk ketersediaan air bersih, ini akan terkait dengan angka stunting, jadi segera cek di lapangan, daerah mana saja yang belum ada air bersihnya.” tegas Ruksamin.
Sementara itu, Abuhaera dalam forum ini, memberikan arahan bahwa dalam melaksanakan program penanganan angka kemiskinan ekstrem, diharapkan kerja sama dan keseriusan seluruh pihak, utamanya OPD.
“Sehingga dengan kekompakan, dapat mewujudkan masyarakat Konawe Utara yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” tutup Wabup Konut.
Laporan : Syaifuddin