https://rakyatpostonline.com/wp-content/uploads/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-23-at-16.55.06-3.jpeg

DPP HMTI Dukung Penuh Langkah Forkopimda Sultra Hadirnya 500 TKA China

Muh. Hajar, Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia (DPP HMTI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). (Ist/Rakyatpostonline.com)


Konawe, Rakyatpostonline.com – Ketua Umum (Ketum) Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Tolaki Indonesia (DPP HMTI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mendukung langka Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Pemerintah Kabupaten Konawe, terkait kedatangan 500 TKA China. Hal ini diungkapkan, Muh. Hajar, melalui via telephone, Kamis (18/06/2020).

Menurutnya, adapun alasan mendukung kebijakan pemerintah, semata mata untuk semakin membuka investasi di wilayah Sultra khususnya di Konawe.

“Terkait porsi pekerjaan, kalau kami menilai itu, harus juga kita lihat dari sisi agriment antara pemerintah dan dunia usaha. Kita juga harus mengingat kawasan industri morosi hadir, bukan menggunakan kata simsalabin langsung terbangun pabrik megah dimata kita. Tetapi juga harus melihat komitmen pemerintah dalam menghadirkan investasi disana,” Ungkap Muh. Hajar.

Salah satu organisasi yang tidak pernah mau mencampuri urusan dalam internal, maupun eksternal kawasan industri morosi. Prinsip atau dasar berfikir menurutnya, biarkan dulu perusahaan merampungkan pembangunanan investasi hingga selesai.

“Nah, kalau sudah selesai tidak mungkin pabrik itu mau diangkut dari sana ke Negeri China. Rincinya biarkan asing tanam uangnya triliunan, toh pada akhirnya kita dan anak cucu kita yang akan nikmati,” Jelasnya.

Terus apabila di katakan kami tidak pro kepada masyarakat Sultra, karena mau menerima 500 TKA China, Lanjut Muh Hajar, jawaban kami simple. Investasi sebesar itu pada saat pembangunan, memang akan bermunculan berbagai kepentingan baik Nasional, Regional maupun Daerah.

“Disinilah kita melihat, sejauh mana peran pemerintah dalam menyelesaikannya. Selama ini saya melihat baik pemerintah provinsi, maupun kabupaten Konawe sudah berupaya maksimal dalam penangan tenaga kerja lokal. Dan yang harus juga dipahami, bahwa dalam rekrutmen tenaga kerja ada konsep keseimbangan antara Kepentingan Daerah, Bangsa dan Negara kepada kepentingan investor, dan tidak mengenyampingkan kepentingan masyarakat,” Ungkapnya.

Ketua DPP HMTI ini tidak menafik, pihaknya mengapresiasi sikap kawan-kawan menolak kehadiran 500 TKA China. Namun, ia kami juga mengajak kepada semua pihak untuk melihat secara objektif bukan hanya subjetif tanpa mengabaikan sudat pandang lainnya.

“Jujur saja dengan berkembang saat ini, baiknya iklim investasi di Sultra ini memiliki efek perekonomian, dan daerah kita dapat di pandang sejajar dengan provinsi lainnya di Indonesia. Kemudian efek lainnnya juga, adalah adanya kenaikan kelas atau type instansi pemerintahan kita. Polda Sultra dari type B sekarang menjadi type A. Danrem kita juga sudah dipimpin bintang satu. Artinya kepentingan dan kebijakan Nasional paling tidak sudah akan banyak berpengaruh dari bumi Anoa,” Urai, Muh. Hajar.

Muh. Hajar berpandangan adanya kehadiran investor dan semakin pesatnya sistem perekonomian di Sultra, tidak menutup kemungkinan kedepan akan ada Putra-Putri atau Politisi Asli Sultra bisa diangkat menjadi salah satu Menteri di senayan.

“Jadi kami tidak ada kepentingan lain, selain kepentingan kebanggan kami sebagai warga Sulawesi Tenggara. Semakin majunya iklim investasi di Bumi Anoa. Jadi sekali kami menyatakan bahwa sangat mendukung langkah Forkopimda Sultra dan pemerintah kabupaten Konawe, menerima 500 TKA China sebagai tenaga ahli sesuai jawaban Forkopimda Sultra. Dengan catatan, selama akan menguntungkan masyarakat Sultra dan semakin kondusifnya iklim investasi di bumi Anoa yang kita cintai ini,” Bebernya.

Aktivis Tulen ini berharap kepada kawan-kawan, sekiranya dalam upaya menolak kedatangan 500 TKA China di Sultra, lebih menggunakan jalur konstitusional.

“Utamakan diskusi yang rasional. Aksi unjuk rasa, sah-sah saja dan dijamin undang-undang. Tetap menjaga stabilitas di negeri yang kita cintai ini. Dan kami sampaikan, kawasan industri morosi ini baik-baik saja kok. Kalau kami lihat secara global,” Pungkas, Muh. Hajar. **


(Rakyatpostonline.com/ M. Sahrul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *